Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2023

Kadin Sultra Bersama UMKM, Gelar Webinar Kuliah Hukum Dagang.

Gambar
RJ.Com || Kendari Sultra, - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama UMKM menggelar webinar kuliah umum mengenai hukum perdagangan internasional, Jum’at (19/5/2023). Kegiatan berlangsung di Kantor Kadin Sultra yang diikuti 31 mahasiswa dari Fakultas Hukum UMK Kendari dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan diseminasi perdagangan internasional dari aspek teori dan praktik, serta memperoleh gambaran dan diseminasi mengenai tugas, fungsi, dan peran Kadin dalam peningkatan daya saing nasional melalui fasilitasi perdagangan. Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang melalui Direktur Eksekutif Kadin Sultra, Budi Amin memaparkan, Kadin Sultra menyambut baik kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan program permerintah terhadap merdeka belajar kampus merdeka. Di mana hal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan seputar hukum perdagangan internasional, sebab materi sepert ini sangat penting untuk did

Ketum Kadin Sultra Dukung Penuh Pengamanan Polri Sukseskan Pemilu Mendatang.

Gambar
RJ.com || Kendari-Sultra , -Anton Timbang selaku Koordinator percepatan investasi wilayah Indonesia Timur sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Sultra mendukung penuh Polri khususnya kepolisian wilayah Indonesia Timur untuk pelaksanaan pengamanan pemilu mendatang. "Untuk kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kesuksesan dan kelancaran perekonomian tentu mengacu pada terciptanya keamanan, kalau daerah kita aman dan kondusif tentunya investor akan meningkat "pungkas Anton Timbang kepada Wartawan di Kantor Kadin Selasa (16/5/2023). "Kami juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar kita sepakat menjaga Kantbmas yang aman dan kondusif agar pelaksanaan Pemilu, pemilihan Legislatif, Kepala daerah, dan pemilihan Presiden agar dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Karena menjelang pemungutan suara Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, berbagai isu politik santer merebak. Disayangkan, momentum pesta demokrasi ini sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu un

Moment HUT Kota Kendari, Ketua Kadin Sultra AT Berharap Kendari Semakin Baik.

Gambar
RJ.Com || Kendari-Sultra, - K etua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang menghadiri acara malam ramah tamah yang digelar oleh Pemerintah Kota Kendari dalam rangka merayakan HUT Kota Kendari ke-192 Tahun, di lapangan eks MTQ Kota Kendari, Jumat malam (12/5/2023). Anton Timbang menyampaikan ungkapan syukurnya diuraikan saat ditemui awak media. "Kita bersyukur, Alhamdulillah acara malam ramah tamah yang telah dilakukan dalam rangka HUT Kota Kendari sangat meriah, aman dan tertib, dan satu hal yang menyenangkan buat saya sebagai Ketua Kadin bahwa teman-teman UMKM yang kita hadirkan di tempat ini mereka juga mendapatkan rejeki yang luar biasa dari penonton yang datang," ungkapnya. Pria yang akrab disapa AT ini tak lupa juga menyampaikan harapannya buat Kota Kendari ke depan. "Diusianya yang ke-192 tahun, kita berharap kota Kendari bisa semakin baik, semakin jaya dan semakin mantap lah sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara,&

Terkait Pengusiran Belasan Wartawan di Sumbar, Ketum PJI Sebut Gubernur Mahyeldi Ansharulla Mesti Bertanggung Jawab!!.

Gambar
RJ.com || Sumbar-Indonesia, -Dilansir dari mata-elang.com, Lagi dan lagi kaum jurnalisme menerima perlakuan tidak menyenangkan atas sikap seakan tak beradab oleh oknum pejabat publik, saat hendak melakukan peliputan pasca pelantikan Wakil walikota Padang, provinsi Sumatera Barat, di plataran auditorium instana Gubernur sumbar. Disinyalir pengusiran terhadap belasan Jurnalis saat itu, di duga adalah oknum pejabat publik yang tidak lain merupakan anak buah Gubernur sumatera barat. Hal ini sebagaimana di imbuhkan ketua umum persatuan jurnalis Indonesia (PJI) Hartanto Boechori dalam press rilisnya, mengutuk keras atas tindakan yang di lakukan oknum tersebut. "Saya mendapat pengaduan dari wartawan anggota saya di Padang Sumatera Barat, anak buah Gubernur Sumatera Barat menghalang-halangi dan mengusir puluhan wartawan saat acara pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana, Selasa 9/5/2023" beber Ketum PJI. Hartanto menguraikan, pengusiran dilakukan saat belasan jurnalis d

Jangan Bunuh Kesejahteraan Masyarakat!!, Menyoal Penahanan Kayu 57 Countener, Owner CV.ATM Oleh FSD ; "Pemerintah Jangan Sebelah Mata".

Gambar
" Dalam Pandangannya, Fransiskus Saterius Dow Meminta Pemerintah Kembalikan 57 Countener Tangkapan Kayu Dengan Dasar Pembinaan dan menghidupkan Peradaban Kesejahteraan UMKM" Mata-elang.com || Nabire-Papua Tengah , -Melansir dari mata-elang.com, erupakan suatu kebenaran, bahwa salah satu kedudukan tugas dan fungsi menteri, berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, nomor P.18/MENLHK- II/2015, tentang organisasi dan tata kerja kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, inspektorat jenderal mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan interen dilingkungan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. Berkaitan dengan adanya penahanan kayu bantalan dalam kontainer oleh KLHK yang awalnya berkisar 34 Kontainer ditangani Oleh Pihak berwenang, dan 32 kontainer yang dimasukkan di dalam dokumen penahanan dan pengamanan di pelabuhan tanjung Perak tanah jawa, menuai paradigma sebagian pihak. Hal tersebutpun turut mendapat respon oleh salah s

Diduga!!, Masih Banyak Objek Wisata di Kabupaten Tuban Jatim Tak Berizin.

Gambar
RJ.Com || Tuban-Jatim , -Dilansir dari mata-elang.com, Pemkab Lengah, Oknum Pengusaha Lalai, Objek wisata di Kabupaten Tuban di sinyalir masih banyak yang belum mengantongi perijinan secara legal. Salah satunya wana wisata Nganget yang terletak diarea Perhutani di Kecamatan Kenduruan dan pantai sowan di area perhutani Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Indikasi ini terlihat dari struk tiket yang tidak ada logo dari pemerintahan setempat. Indikasi ini dibenarkan oleh pengelola wisata tersebut saat pihak media mengklarifikasinya lewat panggilan WA, Rabu (03/05/2022). "Memang benar adanya mas, belum ada ijin legal Nganget Kenduruan dan pantai sowan, tapi kami sudah mengajukan berkas hanya pemerintahan yang lemot belum menanggapi di samping itu kami sudah ada kontribusi dengan Pemkab dan pemdes", tutur pak Eko selaku pengelola wisata tersebut. Menanggapi permasalahan semacam ini siapakah yang harus disalahkan? Berapa rupiah negara harus menanggung kerugian? Yang katan

Berita Terbaru